Harum168 Perjanjian penundaan penuntutan atau deferred prosecution agreement menjadi salah satu pengaturan dalam KUHAP baru di Indonesia
Perubahan hukum yang berlangsung pada 2026 membuat literasi hukum semakin penting. Masyarakat perlu mengetahui bahwa informasi hukum dapat berubah seiring dengan diterbitkannya undang-undang baru, perubahan peraturan, atau putusan pengadilan. Dalam database BPK, beberapa ketentuan pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tercatat dicabut sebagian oleh KUHP Nasional. Artinya, masyarakat perlu berhati-hati ketika menggunakan referensi pasal lama karena tidak semua ketentuan pidana memiliki status yang sama setelah KUHP Nasional berlaku.
Kolusi merujuk pada kerja sama atau permufakatan yang tidak semestinya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sementara itu, nepotisme berkaitan dengan kecenderungan memberikan keuntungan atau perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, atau pihak tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia mulai memberikan ruang yang lebih besar terhadap pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Peran Masyarakat dalam Pencegahan KKN KUHP Baru dan Tindak Pidana Korupsi
Dengan adanya harum168 perjanjian penundaan penuntutan dalam kuhap baru, diharapkan layanan perpustakaan digital terus berkembang.