Harum168 Rehabilitasi dan kompensasi termasuk aspek yang diatur dalam KUHAP baru untuk memperkuat perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian dalam proses pidana
Perubahan tersebut membawa pembaruan terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana, termasuk struktur pemidanaan, hak tersangka dan korban, kewenangan aparat penegak hukum, praperadilan, keadilan restoratif, restitusi, kompensasi, serta mekanisme baru dalam penyelesaian perkara. KUHAP Baru dan Perubahan Hukum Acara Pidana
Database resmi BPK menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2026 menjadi salah satu aturan yang mengubah KUHP Nasional dan sejumlah undang-undang lainnya. Penyesuaian tersebut antara lain menyentuh ketentuan pidana dalam sejumlah peraturan sektoral. Kolusi merujuk pada kerja sama atau permufakatan yang tidak semestinya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sementara itu, nepotisme berkaitan dengan kecenderungan memberikan keuntungan atau perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, atau pihak tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
KUHAP Baru dan Perubahan Hukum Acara Pidana KUHP Baru dan Tindak Pidana Korupsi
Langkah ini menjadi bukti komitmen dalam meningkatkan kualitas akses literasi.