Harum168 Peran advokat diperkuat dalam KUHAP baru, Pendampingan hukum menjadi bagian penting untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai ketentuan
KUHAP baru secara khusus mengatur mekanisme keadilan restoratif. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti persyaratan dan batasan yang ditentukan oleh hukum. Tantangan lainnya adalah banyaknya peraturan yang saling berkaitan. Perubahan satu undang-undang dapat berdampak pada ketentuan pidana dalam undang-undang lainnya. Salah satu dasar utama pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
KUHAP baru secara khusus mengatur mekanisme keadilan restoratif. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti persyaratan dan batasan yang ditentukan oleh hukum. Pemberantasan KKN tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi.
Di sisi lain, korban juga membutuhkan perlindungan agar kepentingannya tidak terabaikan selama proses hukum berlangsung. Di bidang pemberantasan KKN, korupsi tetap menjadi salah satu persoalan hukum yang penting. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 masih menjadi bagian penting dari kerangka pemberantasan korupsi, meskipun sejumlah ketentuan pidananya telah mengalami penyesuaian akibat berlakunya KUHP Nasional dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan baru memberikan perhatian terhadap hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, serta penyandang disabilitas. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan proses hukum yang adil.
Kita tunggu perkembangan selanjutnya dari program inovatif ini.