Harum168 Penegakan hukum korupsi membutuhkan proses yang profesional dan berdasarkan aturan, Kepastian hukum penting untuk menjaga keadilan bagi semua pihak
Di sisi lain, persoalan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN masih menjadi perhatian dalam tata kelola pemerintahan. Praktik KKN dapat mengganggu pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan menghambat pembangunan. Karena itu, pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan penguatan sistem hukum dan peningkatan integritas aparatur negara. Literasi Hukum Semakin Penting
KKN merupakan singkatan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Istilah ini sangat erat dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa aspek penting yang diatur dalam KUHAP baru antara lain perubahan mengenai upaya paksa, penguatan praperadilan, keadilan restoratif, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, serta penguatan peran advokat. Masyarakat dapat berkontribusi melalui pengawasan terhadap pelayanan publik, penggunaan anggaran, proses pengadaan, dan kebijakan pemerintah. Transparansi serta keterbukaan informasi juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Perubahan hukum yang berlangsung pada 2026 membuat literasi hukum semakin penting. Masyarakat perlu mengetahui bahwa informasi hukum dapat berubah seiring dengan diterbitkannya undang-undang baru, perubahan peraturan, atau putusan pengadilan. Kesimpulan
Langkah ini menjadi bukti komitmen dalam meningkatkan kualitas akses literasi.